Rabu, 18 November 2026

Pedoman Media Siber
Info Jatim Info Jatim Aktual ° Cepat ° Terpercaya

DPRD Jatim Dorong Herbal Lokal Naik Kelas, Raperda Obat Bahan Alam Siapkan Ekosistem dari Hulu hingga Hilir

· 4 menit baca · Oleh Redaksi Info Jatim · 5 dilihat
DPRD Jatim Dorong Herbal Lokal Naik Kelas, Raperda Obat Bahan Alam Siapkan Ekosistem dari Hulu hingga Hilir

Produk herbal lokal diharapkan dapat dimanfaatkan dalam Pelayanan Kesehatan Tradisional di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah Provinsi, baik secara mandiri maupun terintegrasi dengan pelayanan kesehatan konvensional.

Riset Herbal Didukung BRIN, Laboratorium Pemprov Bebas Retribusi

Untuk memperkuat kualitas dan keamanan produk, pemerintah provinsi bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) serta instansi terkait akan memfasilitasi pembuktian ilmiah.

Fasilitasi tersebut meliputi dokumentasi pengetahuan tradisional, uji praklinik, saintifikasi jamu, hingga uji klinik.

Bahkan, laboratorium milik pemerintah provinsi direncanakan dapat dimanfaatkan tanpa dikenakan retribusi daerah guna mendukung kolaborasi penelitian para akademisi dan peneliti.

Kebijakan ini diharapkan dapat mempercepat pengembangan produk herbal lokal agar memiliki landasan ilmiah yang lebih kuat dan mampu memenuhi standar yang dipersyaratkan.

Selain penguatan riset, Raperda tersebut juga memberikan perhatian terhadap keberlangsungan UMKM dan koperasi yang bergerak di sektor obat bahan alam.

Fasilitasi dan kemudahan diprioritaskan bagi usaha kecil dan koperasi, mulai dari bantuan biaya Hak Kekayaan Intelektual (HKI), penyediaan rumah produksi bersama berstandar Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOBAB) secara bertahap, hingga akses pembiayaan.

Sementara itu, pembinaan terhadap usaha mikro akan dilakukan melalui koordinasi dan sinergi bersama pemerintah kabupaten/kota.

Pengawasan Diperketat, Konsumen Dilindungi dari Produk Ilegal

Tidak hanya berorientasi pada pengembangan industri, Raperda Obat Bahan Alam juga mempertegas sistem pengawasan terpadu untuk melindungi masyarakat dari peredaran produk ilegal maupun produk yang mengandung bahan kimia obat berbahaya.

Pengawasan dirancang berdasarkan pembagian kewenangan sesuai objeknya.

Sektor pertanian dan kehutanan menangani pengawasan bahan baku, sektor kesehatan mengawasi bahan obat, sedangkan sektor perdagangan bertanggung jawab terhadap pengawasan produk jadi.

Seluruh mekanisme tersebut akan dikoordinasikan secara ketat dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Ony menegaskan, penguatan regulasi ini diharapkan menjadi fondasi bagi perkembangan industri herbal Jawa Timur agar tidak hanya memiliki potensi sumber daya alam, tetapi juga mampu menghasilkan produk yang berkualitas dan memiliki daya saing.

"Bapemperda merekomendasikan agar Rancangan Peraturan Daerah dimaksud dapat disetujui bersama untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, sebagai dasar mewujudkan Obat Bahan Alam Jawa Timur yang aman, bermutu, berkhasiat, berdaya saing, dan berkelanjutan," pungkas Ony.

Penulis

R

Redaksi Info Jatim

Akun administrator portal Info Jatim.

Komentar (0)

Komentar menjadi tanggung jawab penulisnya. Komentar kasar, spam, dan ujaran kebencian akan dihapus.

  • Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.

Berita Terkait