Dugaan Pemotongan Dana PIP 50 Persen di SMKN 1 Kras Kediri Disorot, LSM Gerak Desak Audit dan Transparansi
KEDIRI, INFO-JATIM.COM — Dugaan pemotongan dana Program Indonesia Pintar (PIP) di SMKN 1 Kras, Kabupaten Kediri, menjadi sorotan. Seorang wali murid mengaku anaknya hanya menerima Rp900.000 dari bantuan pendidikan sebesar Rp1.800.000. Selisih Rp900.000 tersebut, menurut pengakuan wali murid, disebut sebagai biaya administrasi sekolah.
Persoalan ini memunculkan pertanyaan mengenai transparansi penyaluran bantuan pendidikan yang diperuntukkan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu.
Ketua LSM Gerak Anti Korupsi, Siswondo, mendesak Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur dan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kediri segera melakukan klarifikasi serta pemeriksaan menyeluruh untuk memastikan hak siswa terlindungi.
“Jangan sampai bantuan pendidikan yang diperuntukkan bagi siswa dari keluarga kurang mampu justru menimbulkan persoalan karena adanya biaya administrasi yang tidak jelas,” tegas Siswondo.
Wali Murid Pertanyakan Selisih Dana Rp900 Ribu
Dugaan tersebut mencuat setelah seorang wali murid menyampaikan pengaduan kepada tim investigasi FrekwensiPos.com.
Berdasarkan keterangan yang disampaikan, dana PIP yang seharusnya diterima anaknya sebesar Rp1.800.000. Namun, wali murid itu mengaku hanya menerima Rp900.000, sehingga terdapat selisih sebesar Rp900.000 atau 50 persen dari nilai bantuan yang disebutkan.
Wali murid tersebut mengaku mempertanyakan selisih dana itu karena seluruh iuran dan tanggungan sekolah anaknya disebut telah dilunasi.
“Anak saya hanya menerima Rp900.000. Sisanya katanya untuk biaya administrasi sekolah, padahal tanggungan sudah saya bayar semua. Ini uang hak anak saya,” ungkap wali murid kepada tim investigasi.
Pengakuan tersebut masih memerlukan verifikasi dan penjelasan resmi dari pihak sekolah. Termasuk di antaranya dasar pembebanan biaya administrasi, bukti transaksi, mekanisme pencairan, serta pihak yang menerima atau mengelola dana yang dipersoalkan.
Apabila dugaan pemotongan tersebut terbukti dilakukan tanpa dasar yang sah, persoalan ini perlu ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Penyaluran bantuan pendidikan harus dapat dipertanggungjawabkan dan tidak mengurangi hak penerima secara sewenang-wenang.
LSM Gerak Desak Cabang Dinas Pendidikan Turun Tangan
Ketua LSM Gerak Anti Korupsi, Siswondo, menilai pengaduan wali murid tersebut perlu menjadi perhatian serius, khususnya bagi Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kediri yang memiliki fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap satuan pendidikan SMA dan SMK sesuai kewenangannya.
Menurutnya, dana PIP merupakan bantuan pemerintah untuk mendukung kebutuhan pendidikan peserta didik dari keluarga kurang mampu. Karena itu, setiap dugaan pengurangan dana harus diperiksa berdasarkan ketentuan yang berlaku.
“Jika benar terdapat pengurangan dana, pihak sekolah harus menjelaskan secara terbuka apa dasar hukumnya, siapa yang menetapkan, ke mana aliran uang tersebut, dan bagaimana pertanggungjawabannya,” tegas Siswondo.
Ia juga meminta pemeriksaan tidak hanya didasarkan pada penjelasan lisan, tetapi turut mencakup dokumen pencairan dan bukti penerimaan bantuan oleh siswa.
“Ini menyangkut hak peserta didik dan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan bantuan pemerintah. Kami mendesak instansi terkait segera turun tangan. Jangan menunggu persoalan semakin meluas baru dilakukan pemeriksaan,” lanjutnya.
Penulis
Redaksi Info Jatim
Akun administrator portal Info Jatim.
Komentar (0)
- Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.