Dugaan Pemotongan Dana PIP 50 Persen di SMKN 1 Kras Kediri Disorot, LSM Gerak Desak Audit dan Transparansi
Minta Seluruh Penerima PIP Ditelusuri
LSM Gerak mendorong pemeriksaan menyeluruh, mulai dari besaran bantuan yang ditetapkan, mekanisme pencairan, jumlah dana yang diterima siswa, hingga alasan munculnya selisih Rp900.000 yang dilaporkan wali murid.
Pemeriksaan juga diperlukan untuk memastikan apakah persoalan tersebut hanya dialami satu siswa atau terdapat penerima PIP lainnya yang mengalami kondisi serupa.
Sebagai ilustrasi, apabila 100 siswa masing-masing mengalami pengurangan dana sebesar Rp900.000, nilai selisihnya mencapai Rp90 juta.
Namun, angka tersebut sebatas simulasi perhitungan dan bukan merupakan jumlah kerugian yang telah terbukti terjadi di SMKN 1 Kras. Jumlah siswa yang terdampak, jika ada, harus dipastikan melalui pemeriksaan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Kami tidak ingin berspekulasi, tetapi laporan masyarakat juga tidak boleh diabaikan. Jika ditemukan pola pemotongan yang tidak sesuai ketentuan, seluruh penerima bantuan perlu ditelusuri dan hak siswa harus dipulihkan sesuai hasil pemeriksaan,” tegas Siswondo.
Kepala SMKN 1 Kras Diminta Berikan Klarifikasi
Untuk menjernihkan persoalan tersebut, pihak SMKN 1 Kras diharapkan memberikan penjelasan terbuka mengenai sejumlah hal mendasar.
Pertama, apa dasar pembebanan biaya administrasi yang disebut menyebabkan selisih dana PIP sebesar Rp900.000?
Kedua, apakah benar terdapat pemotongan oleh pihak sekolah atau terdapat mekanisme lain yang perlu dijelaskan?
Ketiga, siapa yang menerima atau mengelola dana yang dipersoalkan dan bagaimana pertanggungjawabannya?
Keempat, apakah terdapat penerima PIP lainnya yang mengalami persoalan serupa?
Kelima, apa langkah yang akan dilakukan sekolah untuk memastikan penyaluran bantuan sesuai ketentuan?
Klarifikasi tersebut penting agar masyarakat memperoleh informasi secara utuh sekaligus memberikan kesempatan kepada pihak sekolah untuk menjelaskan persoalan berdasarkan dokumen dan fakta yang ada.
Jika Terbukti Menyimpang, Minta Ditindaklanjuti
LSM Gerak menegaskan bahwa dugaan pemotongan dana bantuan pemerintah harus ditangani secara objektif dan transparan.
Apabila hasil pemeriksaan menemukan pungutan tanpa dasar yang sah atau penyalahgunaan dana, instansi berwenang diminta mengambil langkah sesuai ketentuan hukum. Jika ditemukan bukti yang mengarah pada tindak pidana, aparat penegak hukum dapat menindaklanjutinya sesuai kewenangan.
Penetapan adanya pelanggaran maupun pihak yang bertanggung jawab harus didasarkan pada bukti dan hasil pemeriksaan, bukan semata-mata pada pengaduan.
Hingga berita ini disusun, dugaan pemotongan tersebut masih berdasarkan keterangan wali murid. Konfirmasi resmi dari Kepala SMKN 1 Kras mengenai selisih dana dan biaya administrasi yang dipersoalkan masih diperlukan.
INFO-JATIM.COM membuka ruang hak jawab dan klarifikasi seluas-luasnya kepada pihak SMKN 1 Kras, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, maupun Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Kediri demi memenuhi prinsip keberimbangan, akurasi, dan profesionalitas pemberitaan.
Transparansi penyaluran bantuan pendidikan bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan bagian dari upaya melindungi hak peserta didik. Dugaan ini perlu dijawab melalui klarifikasi terbuka dan pemeriksaan menyeluruh agar persoalan menjadi terang berdasarkan fakta.( ha)
Penulis
Redaksi Info Jatim
Akun administrator portal Info Jatim.
Komentar (0)
- Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.