Rabu, 18 November 2026

Pedoman Media Siber
Info Jatim Info Jatim Aktual ° Cepat ° Terpercaya

Jelang 10 November, Gerindra Tegaskan Polemik Ijazah Wapres Gibran Belum Tentu Kalah di DPR

· 4 menit baca · Oleh Redaksi Info Jatim · 4 dilihat
Jelang 10 November, Gerindra Tegaskan Polemik Ijazah Wapres Gibran Belum Tentu Kalah di DPR

JAKARTA, INFO-JATIM.COM – Polemik surat keterangan penyetaraan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru. Setelah muncul putusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah, perhatian publik kini tertuju pada kemungkinan penggunaan hak konstitusional DPR.

Juru Bicara Partai Gerindra, Sugiat Santoso, menegaskan bahwa Gibran belum tentu kalah apabila persoalan tersebut dibawa ke parlemen melalui mekanisme hak interpelasi, hak angket, maupun hak menyatakan pendapat.

Pernyataan itu disampaikan Sugiat dalam diskusi di kanal YouTube Sinkos Indonesia, 7 November 2026.

"Bukan berarti bahwa ketika nanti di DPR hak menyatakan pendapat, hak angket, hak interpelasi itu Gibran akan kalah. Belum tentu juga," ujar Sugiat.

Ia mengingatkan agar tidak ada pihak yang meremehkan kekuatan politik maupun dukungan terhadap Gibran. Menurutnya, setiap proses ketatanegaraan harus dihormati, termasuk apabila nantinya menghasilkan keputusan yang tidak menguntungkan pihak tertentu.

Sugiat juga meminta agar polemik tersebut tidak hanya dibahas berdasarkan sentimen politik atau ketidaksukaan terhadap seseorang. Menurutnya, persoalan harus dianalisis melalui fakta hukum dan produk putusan lembaga peradilan.

Dua Putusan Pengadilan Jadi Sorotan

Dalam penjelasannya, Sugiat menyoroti dua produk hukum yang dinilai memiliki relevansi terhadap polemik persyaratan pendidikan Gibran.

Pertama, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada 6 Oktober 2026 terkait gugatan perselisihan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden.

Dalam perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima karena tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing.

Namun, dalam pertimbangan hukumnya, MK juga menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan pendidikan setingkat SMA.

Meski demikian, MK menegaskan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai Wakil Presiden melalui perkara tersebut.

Kedua, putusan kasasi Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 pada 30 Oktober 2026.

Dalam perkara tersebut, MA mengabulkan kasasi penggugat, Subhan Palal, terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA yang menjadi salah satu dokumen persyaratan pencalonan Gibran.

MA menyatakan surat keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tidak sah dan batal demi hukum serta memerintahkan penarikannya.

Penulis

R

Redaksi Info Jatim

Akun administrator portal Info Jatim.

Komentar (0)

Komentar menjadi tanggung jawab penulisnya. Komentar kasar, spam, dan ujaran kebencian akan dihapus.

  • Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.

Berita Terkait