Jelang 10 November, Gerindra Tegaskan Polemik Ijazah Wapres Gibran Belum Tentu Kalah di DPR
Menurut Sugiat, putusan MA tersebut tetap memiliki kekuatan hukum dan harus dihormati sepanjang belum ada upaya hukum lanjutan yang mengubah putusan tersebut.
Ia menilai putusan itu menjadi persoalan hukum yang perlu dicermati, meskipun konsekuensinya terhadap kedudukan Gibran sebagai Wakil Presiden tidak bisa disimpulkan secara otomatis.
Jalur DPR hingga Kemungkinan Hak Menyatakan Pendapat
Sugiat kemudian menyoroti kemungkinan penyelesaian persoalan melalui mekanisme ketatanegaraan di DPR.
Menurutnya, hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat merupakan instrumen konstitusional yang dapat digunakan anggota DPR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia menyebut DPR dijadwalkan kembali bersidang pada 10 November 2026. Sugiat juga mengaku memperoleh informasi mengenai adanya sejumlah anggota DPR lintas partai yang berencana mengajukan hak menyatakan pendapat terkait polemik tersebut.
Baginya, putusan MA dapat menjadi salah satu bahan hukum dalam pembahasan di parlemen.
"Kalau belum ada putusan MA, enggak bisa. Enggak bisa hanya berdasar subjektivitas kita tidak suka Gibran," katanya.
Meski demikian, penggunaan hak-hak DPR tetap harus melalui prosedur dan persyaratan konstitusional. Hak menyatakan pendapat juga memiliki mekanisme tersendiri dan tidak serta-merta berujung pada pemberhentian seorang pejabat negara.
Persoalan Pidana Belum Menjadi Kesimpulan
Terkait kemungkinan jalur pidana, Sugiat menilai prosesnya masih perlu didalami.
Ia berpandangan bahwa pihak yang perlu diperiksa dalam konteks penerbitan surat keterangan adalah pembuat dokumen dan lembaga yang menerbitkannya atau mengesahkannya untuk kepentingan persyaratan pencalonan.
Karena itu, menurutnya, persoalan pidana tidak otomatis mengarah kepada Gibran.
Namun, ia mengakui putusan MA yang menyatakan surat keterangan penyetaraan tersebut tidak sah tetap menjadi persoalan serius yang perlu mendapatkan penjelasan secara hukum.
Sugiat berharap polemik tersebut diselesaikan melalui mekanisme hukum dan konstitusi, bukan melalui tekanan politik maupun aksi massa.
Perkembangan persoalan ini diperkirakan masih akan menjadi perhatian publik, terutama terkait bagaimana DPR menyikapi putusan pengadilan dan kemungkinan penggunaan hak konstitusionalnya.
Di tengah perdebatan tersebut, kepastian hukum, penghormatan terhadap putusan pengadilan, serta transparansi dalam proses ketatanegaraan menjadi hal penting yang terus dinantikan masyarakat.
Penulis
Redaksi Info Jatim
Akun administrator portal Info Jatim.
Komentar (0)
- Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.