Wali Murid Mengadu, Ombudsman Bergerak! Dugaan Pungutan Rp2,5 Juta SMPN 1 Bululawang Malang Disorot
MALANG, INFO-JATIM.COM – Polemik dugaan pungutan dana pendidikan di SMPN 1 Bululawang, Kabupaten Malang, memasuki babak baru. Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur resmi memanggil Dinas Pendidikan Kabupaten Malang untuk memberikan klarifikasi terkait laporan wali murid mengenai penarikan dana jutaan rupiah terhadap siswa kelas VII tahun ajaran 2026/2027.
Pemanggilan tersebut menjadi perhatian serius. Pasalnya, wali murid melaporkan adanya dua jenis pungutan yang disebut mencapai Rp2,5 juta pada tahun pertama. Bahkan, jika diakumulasikan selama tiga tahun masa pendidikan, total beban yang dipersoalkan mencapai Rp4,9 juta per siswa.
Melalui surat bernomor T:917/I.M.21-1/50.20/298/XI/2026 tertanggal 9 November 2026, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Jawa Timur, Triyogo Mukhtar Habibi, menjadwalkan pemeriksaan terhadap Disdik Kabupaten Malang pada:
- Hari/Tanggal: Selasa, 24 November 2026
- Pukul: 09.00 WIB
- Tempat: Kantor Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur, Surabaya.
Kepala Disdik Kabupaten Malang atau pejabat terkait diminta hadir dengan membawa dokumen pendukung untuk memberikan penjelasan atas persoalan yang dilaporkan masyarakat.
Persoalan ini bermula dari pengaduan tertulis wali murid kepada Disdik Kabupaten Malang pada 29 September 2026. Pengaduan tersebut disertai bukti undangan rapat dan tangkapan layar percakapan WhatsApp.
Dalam rapat bersama pihak sekolah dan komite pada 15 September 2026, wali murid kelas VII disebut mendapatkan kewajiban pembayaran dua jenis dana.
Pertama, sumbangan insidental sebesar Rp1.300.000 per siswa. Dana tersebut disebut diperuntukkan bagi pembangunan sejumlah fasilitas sekolah, mulai dari gapura, relief, pengecatan, lima kamar mandi hingga lima ruang ganti siswi.
Kedua, Sumbangan Peran Serta Masyarakat (PSM) sebesar Rp1.200.000 per tahun, dengan mekanisme cicilan Rp100.000 setiap bulan selama tiga tahun.
Jika kedua komponen tersebut dijumlahkan, beban pembayaran pada tahun pertama mencapai Rp2.500.000. Sementara akumulasi pembayaran selama tiga tahun mencapai Rp4.900.000 per siswa.
Wali murid juga mengaku masih harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli Lembar Kerja Siswa (LKS) sebesar Rp220.000 serta menyewa kostum untuk kegiatan lomba HUT RI ke-81 dan gerak jalan.
Bukan hanya nominal yang dipersoalkan. Wali murid juga mempertanyakan mekanisme penetapan dana tersebut.
Mereka menilai penentuan nominal dan tenggat pembayaran tanpa musyawarah yang transparan berpotensi bertentangan dengan ketentuan mengenai komite sekolah dan penggalangan dana pendidikan.
Selain itu, wali murid mempertanyakan keterbukaan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).
Dengan jumlah peserta didik sekitar 948 siswa, masyarakat meminta penjelasan mengenai sumber pembiayaan berbagai kebutuhan sekolah, termasuk honor Guru Tidak Tetap (GTT), kegiatan ekstrakurikuler hingga perlombaan.
Pertanyaan yang kini muncul: sejauh mana dana BOS telah dioptimalkan, dan mengapa wali murid masih harus menanggung sejumlah pembiayaan tambahan?
Penulis
Redaksi Info Jatim
Akun administrator portal Info Jatim.
Komentar (0)
- Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.