Wali Murid Mengadu, Ombudsman Bergerak! Dugaan Pungutan Rp2,5 Juta SMPN 1 Bululawang Malang Disorot
Laporan warga juga memuat persoalan lain yang tidak kalah serius.
Pelapor mengungkapkan adanya dugaan tekanan psikologis dalam forum rapat ketika sejumlah orang tua mempertanyakan transparansi anggaran.
Bahkan, menurut keterangan pelapor, muncul pernyataan bahwa pihak yang membocorkan hasil rapat kepada media massa atau LSM akan didoakan kehilangan keberkahan ibadahnya.
Selain itu, disebutkan pula adanya saran agar siswa dipindahkan ke sekolah lain apabila orang tuanya merasa keberatan dengan kebijakan pembayaran.
Keterangan tersebut masih merupakan pengakuan pelapor dan perlu diklarifikasi kepada pihak sekolah maupun komite.
Jika benar terjadi, persoalan ini bukan sekadar menyangkut nominal sumbangan, tetapi juga menyangkut kenyamanan dan perlindungan hak peserta didik dalam memperoleh layanan pendidikan.
Sebelum pemanggilan Ombudsman, Kepala Disdik Kabupaten Malang, Bagus Sulistyawan, AP., M.Si., telah menerbitkan surat tertanggal 30 Oktober 2026 setelah memanggil Kepala Sekolah dan Komite SMPN 1 Bululawang.
Dalam penjelasan pihak sekolah dan komite, dana tersebut diklaim bersifat sukarela untuk menutup kebutuhan dalam RKAS yang tidak terakomodasi dana BOS, termasuk honor GTT non-Dapodik.
Pihak sekolah dan komite juga menyampaikan telah menyiapkan skema keringanan maupun pembebasan biaya bagi siswa yatim dan keluarga kurang mampu.
Disdik kemudian menginstruksikan enam langkah korektif, yakni:
1. Sosialisasi ulang: Menegaskan bahwa sumbangan bersifat sukarela tanpa patokan nominal dan batas waktu.
2. Evaluasi mekanisme: Memperbaiki tata cara penggalangan dana agar tidak menimbulkan kesan sebagai kewajiban.
3. Optimalisasi BOS: Memaksimalkan penggunaan dana BOS sesuai petunjuk teknis.
4. Perlindungan siswa: Menjamin siswa yatim dan kurang mampu tetap memperoleh layanan pendidikan tanpa diskriminasi.
5. Kanal pengaduan: Membuka ruang pengaduan internal yang aman dan menjaga kerahasiaan pelapor.
6. Pelaporan berkala: Menyerahkan hasil evaluasi secara tertulis kepada Disdik Kabupaten Malang.
Meski Disdik telah melakukan pembinaan, Ombudsman RI Perwakilan Jawa Timur tetap meminta klarifikasi secara resmi.
Pemanggilan tersebut bertujuan memperoleh penjelasan objektif berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, bukan untuk menghakimi pihak tertentu.
Kini perhatian masyarakat tertuju pada pertemuan 24 November 2026. Apakah Disdik mampu menjelaskan secara terbuka mekanisme penggalangan dana di SMPN 1 Bululawang?
Wali murid berharap persoalan ini tidak berhenti pada pembinaan administratif. Mereka menginginkan keterbukaan RKAS, kejelasan penggunaan dana BOS, serta jaminan bahwa tidak ada siswa yang merasa tertekan akibat persoalan pembayaran.
Sebab, pendidikan merupakan hak setiap anak. Jangan sampai persoalan pembiayaan justru membuat wali murid merasa terbebani atau peserta didik kehilangan rasa aman di lingkungan sekolah.
Publik kini menunggu hasil klarifikasi Ombudsman. Transparansi anggaran dan kesukarelaan sumbangan harus benar-benar dibuktikan, bukan sekadar disampaikan dalam forum rapat.
Bersambung. (Redaksi)
Penulis
Redaksi Info Jatim
Akun administrator portal Info Jatim.
Komentar (0)
- Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berkomentar.